Ketika Pelayanan Kesehatan Menjadi Sorotan Publik: Mengapa Makassar Membutuhkan Reformasi Tata Kelola?

Oct 31, 2026 - 12:37
Oct 31, 2026 - 12:41
 0  15
Ketika Pelayanan Kesehatan Menjadi Sorotan Publik: Mengapa Makassar Membutuhkan Reformasi Tata Kelola?

Ketika Pelayanan Kesehatan Menjadi Sorotan Publik: Mengapa Makassar Membutuhkan Reformasi Tata Kelola?

OPINI KESEHATAN | 31 OKTOBER 2026

Oleh: Prof. Dr. Ns. Suprapto, M.Kes.
Akademisi Politeknik Sandi Karsa, Makassar
Ketua Tim Riset Tematik Integrated Primary Health Care Hub


MAKASSAR — Pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan daerah. Kualitas pelayanan tidak hanya diukur berdasarkan ketersediaan fasilitas, jumlah tenaga kesehatan, atau cakupan program, tetapi juga melalui pengalaman masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang aman, tepat waktu, adil, dan berkesinambungan.

Sepanjang tahun 2026, sejumlah peristiwa pelayanan kesehatan di Kota Makassar mendapat perhatian publik. Keluhan mengenai antrean, gangguan sistem administrasi BPJS, akses pelayanan kegawatdaruratan, hingga persoalan keselamatan pasien menjadi bahan diskusi di media massa dan media sosial.

Peristiwa tersebut perlu dilihat secara objektif. Keluhan masyarakat tidak selalu membuktikan adanya pelanggaran pelayanan, sebagaimana klarifikasi fasilitas kesehatan juga perlu dipertimbangkan dalam memahami suatu peristiwa.

Namun, perhatian publik terhadap persoalan tersebut merupakan sinyal penting bahwa sistem pelayanan kesehatan membutuhkan evaluasi yang transparan, terukur, dan berkelanjutan.

Kasus Viral sebagai Cermin Tantangan Pelayanan Kesehatan

Media sosial telah mengubah cara masyarakat menyampaikan pengalaman pelayanan kesehatan. Keluhan yang sebelumnya disampaikan melalui mekanisme internal fasilitas kesehatan kini dapat tersebar luas dalam waktu singkat. Sorotan terhadap pelayanan kesehatan Makassar pada 2026 memperlihatkan beberapa isu penting, antara lain akses pelayanan kegawatdaruratan, ketepatan komunikasi antara petugas dan keluarga pasien, gangguan sistem pendaftaran digital, serta keselamatan pasien. Dalam konteks manajemen pelayanan, masalah tersebut bukan hanya berkaitan dengan perangkat teknologi, tetapi juga kesiapan prosedur alternatif, kemampuan petugas mengelola antrean, komunikasi kepada pasien, dan kesinambungan pelayanan.

Reformasi Pelayanan Tidak Cukup dengan Menambah Fasilitas

Penambahan fasilitas dan tenaga kesehatan merupakan langkah penting. Namun, peningkatan kapasitas fisik tidak otomatis menghasilkan pelayanan berkualitas apabila tidak disertai pembenahan tata kelola. Fasilitas kesehatan membutuhkan kepemimpinan efektif, pembagian kewenangan yang jelas, sistem informasi yang dapat diandalkan, standar operasional konsisten, serta mekanisme evaluasi berorientasi pada hasil. Pelayanan kesehatan yang terfragmentasi dapat menyebabkan pasien menghadapi prosedur berulang, keterlambatan rujukan, ketidakjelasan informasi, dan kesulitan memperoleh tindak lanjut pelayanan.

Integrated Primary Health Care Hub sebagai Solusi Strategis

Salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut adalah pengembangan model Integrated Primary Health Care Hub.

Model ini menempatkan Puskesmas sebagai pusat koordinasi pelayanan kesehatan primer yang terhubung dengan Puskesmas Pembantu (Pustu), Posyandu, tenaga kesehatan, kader, masyarakat, serta sistem rujukan. Integrasi tidak berarti seluruh pelayanan harus dipusatkan pada satu fasilitas. Sebaliknya, integrasi menekankan pembagian peran dan koordinasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan pada titik layanan yang paling tepat. Dalam model tersebut, Puskesmas berperan mengoordinasikan pelayanan, melakukan pembinaan teknis, mengelola informasi kesehatan, serta memastikan kesinambungan tindak lanjut.

Pustu berperan memperluas jangkauan pelayanan, sedangkan Posyandu memperkuat pendekatan berbasis masyarakat melalui pemantauan kesehatan, edukasi, deteksi dini, dan kegiatan promotif serta preventif.

Peran Strategis BRIDA Kota Makassar

Reformasi tata kelola pelayanan kesehatan membutuhkan dukungan penelitian yang mampu menjelaskan persoalan secara sistematis. 

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan kebijakan berbasis bukti ilmiah. Melalui Kelompok Riset Tematik Penguatan Puskesmas dan Posyandu sebagai Integrated Primary Health Care Hub Tahun Anggaran 2026, dikembangkan kajian yang diarahkan untuk menghasilkan model penguatan tata kelola pelayanan kesehatan primer.

Sebagai Ketua Tim Riset, Prof. Dr. Ns. Suprapto, M.Kes. mengoordinasikan pengembangan kajian yang memadukan pendekatan kesehatan, manajemen, tata kelola organisasi, dan kebijakan publik. Penelitian dirancang menggunakan pendekatan mixed methods sequential explanatory, yaitu integrasi metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi pelayanan kesehatan primer.

Enam Pilar Reformasi Tata Kelola Kesehatan Primer

Pertama, kepemimpinan dan tata kelola Puskesmas. Kepemimpinan harus mampu mengembangkan budaya mutu, meningkatkan koordinasi, serta memastikan standar pelayanan diterapkan secara konsisten.

Kedua, penguatan jejaring Puskesmas, Pustu, dan Posyandu. Integrasi jejaring diperlukan untuk memastikan pelayanan berlangsung secara berkesinambungan.

Ketiga, pelayanan berdasarkan siklus kehidupan. Sistem kesehatan primer perlu mengintegrasikan pelayanan sejak masa kehamilan, bayi, anak, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia.

Keempat, integrasi data dan rujukan. Informasi kesehatan harus mendukung koordinasi pelayanan, pengambilan keputusan, dan kesinambungan tindak lanjut pasien.

Kelima, kolaborasi masyarakat. Partisipasi kader, keluarga, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lokal diperlukan untuk memperkuat pencegahan penyakit.

Keenam, monitoring dan akuntabilitas. Setiap fasilitas pelayanan membutuhkan indikator kinerja, mekanisme pengaduan, serta evaluasi berkala untuk memastikan perbaikan dilaksanakan.

Keselamatan Pasien Harus Menjadi Prioritas

Keselamatan pasien merupakan prinsip mendasar dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Setiap fasilitas kesehatan perlu membangun sistem yang mampu mengidentifikasi risiko, mencegah insiden, dan menggunakan hasil evaluasi sebagai pembelajaran.

Dalam pelayanan kegawatdaruratan, ketepatan asesmen dan triase menjadi faktor penting dalam menentukan prioritas penanganan.

Budaya keselamatan membutuhkan komitmen pimpinan, pelatihan tenaga kesehatan, pengawasan pelaksanaan prosedur, dan mekanisme pelaporan insiden.

Transformasi Digital Harus Mempermudah Pasien

Digitalisasi pelayanan kesehatan merupakan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Namun, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi atau perangkat teknologi.

Sistem digital harus dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna, kemampuan tenaga kesehatan, kesiapan infrastruktur, dan karakteristik masyarakat.

Integrasi data antara Puskesmas, Pustu, Posyandu, dan fasilitas rujukan perlu memperhatikan kualitas informasi, keamanan data, serta kewenangan akses sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat sebagai Mitra Evaluasi Pelayanan

Pengalaman masyarakat merupakan sumber informasi penting dalam menilai mutu pelayanan kesehatan. Keluhan pasien dapat mengungkap masalah yang tidak selalu terlihat melalui laporan administratif. Fasilitas kesehatan perlu menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, responsif, dan memiliki tindak lanjut yang jelas. Partisipasi masyarakat tidak boleh terbatas pada penyampaian keluhan setelah terjadi masalah. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam perencanaan, evaluasi, dan pengembangan pelayanan kesehatan.

Dari Kasus Viral Menuju Perbaikan Sistemik

Kasus yang menjadi perhatian publik seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi kelemahan prosedur, kapasitas organisasi, komunikasi, dan mekanisme pengawasan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan indikator pelayanan yang dapat dipantau secara berkala, seperti waktu tunggu, ketepatan rujukan, kepuasan pasien, penyelesaian pengaduan, dan kesinambungan pelayanan. Hasil evaluasi harus diterjemahkan menjadi tindakan perbaikan, pembinaan tenaga kesehatan, penguatan sistem informasi, dan penyempurnaan koordinasi antarfasilitas.

Makassar Membutuhkan Reformasi Berbasis Bukti

Sorotan publik terhadap sejumlah kasus pelayanan kesehatan di Kota Makassar sepanjang 2026 seharusnya menjadi momentum memperkuat tata kelola, bukan sekadar menghasilkan respons sesaat terhadap pemberitaan. Pengembangan model Integrated Primary Health Care Hub melalui penelitian BRIDA Kota Makassar merupakan salah satu langkah ilmiah yang relevan untuk mendukung transformasi pelayanan kesehatan primer. Keberhasilan model tetap harus diuji melalui data lapangan, validasi, pembahasan bersama pemangku kepentingan, serta evaluasi implementasi.

Kota Makassar tidak hanya membutuhkan fasilitas kesehatan yang tersedia, tetapi juga sistem pelayanan yang mampu menjamin akses, mutu, keselamatan, kesinambungan, dan kepercayaan masyarakat.


Penulis:
Prof. Dr. Ns. Suprapto, M.Kes.
Politeknik Sandi Karsa, Makassar, Indonesia.
Ketua Tim Riset Tematik Penguatan Puskesmas dan Posyandu sebagai Integrated Primary Health Care Hub 2026.

Kategori: Opini | Kesehatan | Kebijakan Publik | Riset dan Inovasi

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow