Makassar Perkuat Regulasi Transformasi Digital Kesehatan Mental
Makassar – Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar terus memperkuat kebijakan berbasis riset untuk menjawab perkembangan pelayanan kesehatan di era digital. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui kajian “Penguatan Regulasi Transformasi Digital dan Inovasi Daerah yang Fokus pada Promosi Kesehatan Mental Kota Makassar.”
Kajian tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya layanan kesehatan mental digital yang lebih aman, terintegrasi, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Fokus kajian mencakup kebijakan dan regulasi, tata kelola, teknologi, layanan, serta kolaborasi multipihak dalam mendukung promosi kesehatan mental di Kota Makassar.
Transformasi digital menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi membuka peluang baru dalam penyediaan layanan kesehatan mental. Telemedicine, konsultasi digital, edukasi kesehatan berbasis teknologi, hingga sistem informasi kesehatan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan. Namun, pemanfaatan teknologi juga harus disertai regulasi, perlindungan data, kesiapan sumber daya manusia, serta tata kelola yang memadai.
Dokumen kajian mencatat penetrasi internet di Kota Makassar mencapai 78,6 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Sulawesi Selatan yang dicantumkan sebesar 48 persen. Kondisi ini menunjukkan besarnya peluang pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelayanan dan promosi kesehatan mental. Pada saat yang sama, kesiapan fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan mental berbasis digital masih dinilai terbatas dari aspek regulasi, infrastruktur, maupun sumber daya manusia.
Regulasi dan Perlindungan Data Menjadi Perhatian
Kajian BRIDA Kota Makassar mengidentifikasi sejumlah kesenjangan penting dalam transformasi digital kesehatan mental. Di antaranya adalah belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur telemedicine atau telepsikiatri jiwa, perlindungan data pasien digital yang belum memadai, serta belum tersedianya standar kompetensi digital khusus bagi tenaga kesehatan jiwa.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan menyediakan perangkat dan aplikasi. Transformasi digital memerlukan fondasi regulasi yang jelas, tata kelola yang terintegrasi, perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data pasien, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
Karena itu, kajian menempatkan penguatan regulasi, tata kelola digital, keamanan dan privasi data, kolaborasi lintas sektor, kualitas layanan promosi kesehatan mental digital, serta niat penggunaan layanan digital sebagai enam konstruk utama dalam model penelitian.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital kesehatan mental merupakan agenda lintas sektor. Pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, organisasi profesi, komunitas, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi.
Kajian Melibatkan Data Kuantitatif dan Kualitatif
Kajian menggunakan desain mixed methods–sequential explanatory (QUAN→QUAL). Studi kuantitatif menggunakan data sekunder sebanyak 1.422 pasien, sedangkan studi kualitatif melibatkan 15 informan melalui wawancara mendalam dan 21 peserta dalam tiga Focus Group Discussion (FGD). Integrasi hasil kuantitatif dan kualitatif dilakukan melalui joint display untuk memperoleh interpretasi yang lebih komprehensif.
Hasil deskriptif memperlihatkan bahwa enam konstruk kesiapan transformasi digital kesehatan mental masih berada pada kategori sedang. Skor kesiapan regulasi tercatat 3,18; tata kelola digital 3,29; keamanan dan privasi data 3,07; kolaborasi lintas sektor 3,22; kualitas layanan promosi kesehatan mental digital 3,31; dan niat penggunaan layanan digital 3,48.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat fondasi awal untuk pengembangan layanan digital, tetapi penguatan masih diperlukan pada berbagai dimensi.
Analisis SEM-PLS dalam kajian juga menunjukkan bahwa kesiapan regulasi, tata kelola digital, keamanan dan privasi data, serta kolaborasi lintas sektor memiliki hubungan signifikan terhadap kualitas layanan. Selanjutnya, kualitas layanan promosi kesehatan mental digital berhubungan dengan niat penggunaan layanan digital.
Temuan ini memperkuat pentingnya membangun transformasi digital secara sistemik, bukan hanya berorientasi pada teknologi.
Model MRTDKM-Makassar sebagai Kerangka Penguatan Layanan
Salah satu hasil strategis kajian adalah perumusan Model MRTDKM-Makassar atau Model Regulasi Transformasi Digital Kesehatan Mental Makassar. Model ini diarahkan menuju layanan kesehatan mental digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Model tersebut dibangun melalui lima pilar, yaitu Regulatory Foundation, Collaborative Digital Governance, Digital & Implementation Readiness, Digital Mental Health Services, dan Patient-Centered Outcomes.
Kelima pilar menegaskan bahwa regulasi menjadi fondasi awal, kemudian diperkuat melalui tata kelola kolaboratif, kesiapan teknologi dan implementasi, pelayanan kesehatan mental digital, serta orientasi terhadap kebutuhan dan pengalaman pengguna.
Nilai dasar yang mendukung model meliputi inklusivitas, kesetaraan, keamanan, kolaborasi, dan keberlanjutan. Target jangka panjangnya adalah terbentuknya masyarakat yang lebih produktif dan sejahtera, sistem kesehatan berkelanjutan, berkurangnya beban sosial dan ekonomi, serta peluang replikasi model ke daerah lain.
Enam Rekomendasi Kebijakan Prioritas
Kajian merumuskan enam rekomendasi kebijakan prioritas. Pertama, penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota khusus sebagai payung kebijakan kesehatan mental digital yang adaptif dan berkelanjutan. Kedua, penguatan koordinasi lintas sektor untuk memperjelas peran dan kolaborasi antarinstansi.
Ketiga, penguatan keamanan data melalui perlindungan data pribadi, keamanan sistem, dan kepatuhan terhadap standar nasional. Keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan serta penguatan kompetensi digital tenaga kesehatan, operator, dan pengelola perangkat digital.
Kelima, peningkatan interoperabilitas melalui integrasi sistem dan data antarplatform layanan kesehatan. Keenam, penguatan pembiayaan melalui pengalokasian anggaran daerah dan pengembangan skema pembiayaan inovatif serta kemitraan dengan berbagai pihak.
Implementasinya dirancang dalam tiga tahapan, yakni 0–1 tahun untuk fondasi dan persiapan, 1–3 tahun untuk implementasi dan penguatan, serta 3–5 tahun untuk ekspansi dan keberlanjutan.
Menuju Makassar yang Inklusif dan Sehat Mental
Kajian ini menghasilkan lima luaran utama, meliputi laporan kajian komprehensif, naskah akademik atau policy paper, artikel ilmiah, Model MRTDKM versi Makassar, serta forum kebijakan dan seminar daerah. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi landasan pengembangan kebijakan transformasi digital kesehatan mental berbasis bukti di Kota Makassar.
Penguatan regulasi dan tata kelola digital pada akhirnya bukan semata-mata persoalan teknologi. Transformasi tersebut merupakan upaya memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan mental yang mudah diakses, aman, berkualitas, dan sesuai kebutuhan.
Melalui sinergi BRIDA Kota Makassar, perangkat daerah, fasilitas kesehatan, akademisi, organisasi profesi, komunitas, dan masyarakat, transformasi digital kesehatan mental diharapkan menjadi bagian penting dalam membangun Makassar sebagai kota yang inklusif dengan masyarakat yang lebih sehat mental, produktif, dan berdaya.