Pemerintah Dorong Program Satu Desa Satu TK, Jawab Ketimpangan Akses Pendidikan Anak Usia Dini

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu’ti, menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari komitmen wajib belajar 13 tahun. Dalam berbagai kunjungan kerja, ia menyoroti fakta bahwa masih banyak anak di Indonesia belum memperoleh hak dasar atas pendidikan, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah meluncurkan program “Satu Desa Satu TK/PAUD”, yang bertujuan menghadirkan minimal satu lembaga pendidikan anak usia dini di setiap desa. Hingga kini, tercatat sekitar 17.800 desa di Indonesia belum memiliki satuan PAUD, menyebabkan kesenjangan besar dalam layanan pendidikan sejak dini.

Kemendikdasmen bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mempercepat penyediaan TK/PAUD di wilayah-wilayah tersebut. Selain membangun satuan baru, program ini juga melibatkan revitalisasi sarana-prasarana serta pelatihan tenaga pendidik agar standar layanan pendidikan terpenuhi.

Melalui program ini, pemerintah berharap dapat menanamkan fondasi pendidikan yang kuat sejak dini, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menjamin bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan haknya atas pendidikan berkualitas sejak usia dini.